PAspor Ngayogyakarta HAdiningrat
Beredar gambar paspor Ngayogyakarta Hadiningrat di situs pertemanan 'Facebook'. Foto tersebut dapat dilihat di grup DIY or Jogja is nagari (kingdom) Ngayogyakarta Hadiningrat.
Cover paspor tersebut berwarna biru gelap dan bergambar lambang keraton Yogyakarta. Di bagian atasnya bertuliskan "passport" dan di bagian bawah bertuliskan "Ngayogyakarta Hadiningrat".
Grup DIY or Jogja is nagari (kingdom) Ngayogyakarta Hadiningrat ini sepertinya baru dibuat kemarin, Rabu (1/12/2010). 'Facebookers' yang tergabung berjumlah 16 orang sampai pukul 12.00 WIB, Kamis (2/12/2010).
Pembuat grup DIY or Jogja is nagari (kingdom) Ngayogyakarta Hadiningrat, yang belum diketahui siapa, menulis status "keberadaan Daerah istimewa yogyakarta tak bisa dilepaskan dari sosok sri sultan dan adipati pakualam."
Sebagaimana diberitakan, dalam rapat kabinet terbatas Sabtu (27/10/2010), Presiden SBY menyatakan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi.
"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata SBY. Pernyataan SBY ini terkait dengan proses pembuatan RUU Keistimewaan DIY molor dari jadwal yang seharusnya sudah rampung dalam 100 hari pemerintahan SBY.
Pernyataan SBY tersebut memancing reaksi dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan tidak mengerti mengapa pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebut menggunakan sistem monarki. Padahal, DIY sama seperti dengan provinsi lainnya.
Jika sekiranya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, Sultan akan mempertimbangkan jabatan gubernur yang dipegangnya saat ini.
Sementara itu, Paguyuban Dukuh se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak pemilihan dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Ketua Paguyuban Dukuh se-Propinsi DIY, Sukirman, mengatakan rakyat Yogyakarta tidak perduli pencoblosan, selama ini rakyat hidup aman dan nyaman. Rakyat juga tidak pernah meributkan Sultan Hamengkubuwono menjadi Gubernur dan Puro Paku Alaman menjadi Wakil Gubernur.
"Itu memang sudah sepantasnya. Jika tetap Pilkada dipaksakan, maka satu-satu pemiliha adalah referendum, dan kita siap untuk keluar dari NKRI," tegas Sukirman .
Sumber:
http://nasional.inilah.com/read/deta...yogyakarta-mau
