Kontroversi seputar pelanggaran HAM di Papua membuat Kongres memberi perhatian lebih. Terutama setelah dua warga negara AS yang bekerja sebagai guru untuk PT Freeport tewas pada 2002, bersama seorang WNI.
Dikatakan dalam dokumen Report RL33260 bertanggal 19 Januari 2006, 35 anggota Kongres melayangkan surat kepada Presiden SBY. Presiden diminta mengangkat larangan jurnalis dan advokasi internasional untuk bepergian ke Papua. Bahkan 40 anggota Kongres dikatakan mengirim surat pada PBB. mendukung kemerdekaan Papua.
Jusuf Kalla (JK) mengkritik tindakan Kongres yang mencampuri urusan dalam negeri. "Bagaimana jika kami menanyakan pada parlemen Indonesia mengenai urusan Guantanamo?" ujar JK ketika itu. Sebagaimana diketahui, AS dituding melakukan pelanggaran HAM kepada para tahanan di fasilitas militer yang terletak di Kuba itu.
Kongres juga memproposalkan sebuah UU mengenai Papua, yang oleh masyarakat Indonesia dianggap sudah berlaku. Sehingga AS dianggap mendukung kemerdekaan Papua. Laporan itu menyebutkan, DPR memperingatkan pemerintah untuk mengambil langkah apapun untuk mencegah UU Papua milik Kongres.
"Kekhawatiran ini dimengerti, mengingat sejarah pendudukan kolonial di Indonesia dan sejarah Timor Timur (Timor Leste)," demikian laporan yang disusun oleh Congressional Research Service (CRS), tangan riset untuk Kongres itu.
sumber : http://www.inilah.com/read/detail/10...ang-kongres-as
